Menhan: Indonesia Butuh Tentara Khusus Perang Siber

MAKASSAR -- Indonesia di zaman informasi dan teknologi ini membutuhkan tentara khusus untuk melawan dan menangkal perang khusus dalam bentuk siber atau cyber army. Hal itu diungkapkan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Makassar Rabu (26/9). 

"Kita ini memang harus mempunyai tentara khusus di bidang siber karena perang itu bukan hanya dalam bentuk gerilya maupun fisik tetapi butuh juga tentara yang mampu melawan perang di dunia siber," tegasnya didampingi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Budiman.

Ia mengatakan, di dunia IT sekarang ini banyak penjahat-penjahat atau orang iseng yang ingin mencoba meretas beberapa informasi penting yang seharusnya tidak untuk diketahui masyarakat umum.

Kepandaian sebagian masyarakat sekarang seperti pembobol ataupun peretas kunci rahasia (hacker) itu sudah harus diantisipasi karena di negara besar seperti Indonesia punya banyak informasi yang harus dilindungi.

Makanya, pihak Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan segera membentuk satuan khusus tentara siber untuk menangkal serangan di dunia siber yang dapat mengganggu kedaulatan negara dan pertahanan negara.

"Kami berencana membentuk cyber army. Setiap tahun kami lakukan kompetisi cyber dan ada yang dikhususkan bertahan maupun menyerang," kata Menhan Purnomo Yusgiantoro.

Pembentukan "cyber army" merupakan bagian dari pembangunan pertahanan sistem komunikasi siskom) dan sistem informasi (sisinfo) Kementerian Pertahanan.

Ia menegaskan "cyber army" yang dibentuk akan terdiri atas kalangan militer yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD), TNI AU, dan TNI AL hingga kalangan sipil.

"Serangan cyber yang dapat mengganggu kedaulatan bangsa saat ini cukup terbuka lebar. Cyber army akan terdiri dari militer nonmiliter dan dibentuk untuk menangkal serangan tersebut," ucap Purnomo.

Sebelumnya, Kemhan juga berencana membangun Pusat Pertahanan Siber (Cyber Defence) untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah dari kejahatan dunia maya.

Pembangunan pertahanan siber itu, kata Purnomo, juga melibatkan tiga angkatan, yakni TNI AD, TNI AL, TNI AU. Kementerian Komunikasi dan Informatika akan membantu tata kelola, infrastruktur, peralatan, dan sumber daya manusianya. (Republika.co.id)